Tim Legality

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB3. PERSATUAN INDONESIA4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA..

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB3. PERSATUAN INDONESIA4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA..

Ibarat sebuah peta yang dapat memberikan arah tujuan, sehingga kita tidak tersesat di tengah jalan. Buku ini adalah penuntun menuju ilmu hukum yang luas dan kompleks. Kodifikasi-kodifikasi hukum yang begitu ragam dan menganggap bahwa setiap manusia sudah dianggap paham akan hukum. Maka buku ini memb..

Buku ini akan memberikan gambaran tentang asal muasal berdirinya Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.Diawali dari Kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Demak Bintoro,dilanjutkan Kerajaan Pajang dan cerita di balik kemegahan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri di kotagede Yogyakarta hingga ..

Buku ini akan memberikan gambaran tentang asal muasal berdirinya Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.Diawali dari Kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Demak Bintoro,dilanjutkan Kerajaan Pajang dan cerita di balik kemegahan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri di kotagede Yogyakarta hingga ..

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 2.Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per – 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan , Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal..

1.Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 2.Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per – 31/PJ/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jend..

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Republik I..

1.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 2.Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per – 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan , Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 2..

1.UndangUndang RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 2.Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per – 31/PJ/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jendra..

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Republik I..

Dalam buku ini membahas tentang undang-undang dalam perkara hukum pidana serta hukum acara pidana. Yang didalamnya terdapat pasal-pasal menyangkut pidana maupun acara pidana. Membahas mengenai batas berlakunya aturan pidanan dalam perundang-undangan hinggapengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusa..

Dalam buku ini membahas tentang undangundang dalam perkara hukum pidana serta hukum acara pidana. Yang didalamnya terdapat pasalpasal menyangkut pidana maupun acara pidana. Membahas mengenai batas berlakunya aturan pidanan dalam perundangundangan hinggapengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan p..

Dalam buku ini membahas tentang undang-undang dalam perkara hukum pidana serta hukum acara pidana. Yang didalamnya terdapat pasal-pasal menyangkut pidana maupun acara pidana. Membahas mengenai batas berlakunya aturan pidanan dalam perundang-undangan hinggapengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusa..

Kumpulan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)..