100% ORIGINAL
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (ppn)
- Stock: Gudang Penerbit
- Penulis: Tim Legality
- Penerbit: Legality
- Model: 9786025907029
Rp52,500
Rp39,375
Pengiriman Ke DKI JAKARTA Ongkos Kirim Rp 0 Khusus member Grobprime (GRATIS TRIAL) | JOIN |
Deskripsi
Sinopsis cover Depan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 rahim 2009 Tentang Pembahan ketiga Alas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Penambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pen jualan Atas Barang Mewah
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 31 PJ 2017 Tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor Per-1 (v pj 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 19 PJ 2017 Tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan Dan atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 P\lk.0|0 20l6 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/pmk.03 2015 Tentang lata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196 P M K .010 2016 Tentang Perubahan Kelima Alas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231 kmk.03 2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Alas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
Sinopsis cover Belakang
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/pmk.03/2011 Tentang
Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari
Suatu Bentuk Usaha Tetap
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan I lak Atas Tanah Dan atau Bangunan.
Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/pmk.Ol0/2018 Tentang
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per - 01 pj 2013 Tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga
Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 rahim 2009 Tentang Pembahan ketiga Alas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Penambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pen jualan Atas Barang Mewah
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 31 PJ 2017 Tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor Per-1 (v pj 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 19 PJ 2017 Tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan Dan atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 P\lk.0|0 20l6 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/pmk.03 2015 Tentang lata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196 P M K .010 2016 Tentang Perubahan Kelima Alas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231 kmk.03 2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Alas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
Sinopsis cover Belakang
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/pmk.03/2011 Tentang
Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari
Suatu Bentuk Usaha Tetap
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan I lak Atas Tanah Dan atau Bangunan.
Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/pmk.Ol0/2018 Tentang
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per - 01 pj 2013 Tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga
Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan
Ulasan
Tags: Tim Legality,
Legality