Hukum

Perkembangan yang sangat cepat di bidang Hukum Sarana Pemerintahan sebagai variable terpengaruh dari perkembangan politik ketatanegaraan Republik Indonesia telah menginspirasi penulis untuk menulis buku berjudul Hukum Sarana Pemerintahan.Di dalam buku ini, penulis membahas tentang Hukum Sarana Pe..

Hukum Tata Negara Indonesia..

Buku ini mengkaji beberapa isu penting dengan diterbitkannya beberapa undang-undang yang baru di bidang hukum kekayaan intelektual. Penulis menemukan bahwa ternyata Undang-Undang Hak Cipta 2014 (UUHC 2014) tidak banyak memberikan perubahan terhadap UUHC 2002. UUHC hanya mengubah ketentuan perlindung..

Belajar dari kesalahan tentu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan. Tidak hanya dari kesalahan sendiri, kita pun dapat belajar dari kesalahan orang lain sehingga kita tidak perlu terjatuh pada lubang yang sama. Kita semua pernah memulai investasi saham sebagai pemula, membuat kesala..

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 2.Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per – 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan , Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal..

1.Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 2.Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per – 31/PJ/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jend..

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Republik I..

1.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 2.Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per – 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan , Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 2..

1.UndangUndang RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 2.Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per – 31/PJ/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jendra..

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Republik I..

Koperasi Sosiopreneur memberikan pencerahan kepada pembaca, bahwa dengan berkoperasi secara benar sesungguhnya koperasi telah menjadi bangun perusahaan yang berorientasi pada manfaat sosial, sehingga tokoh-tokoh yang ada di koperasi bisa disebut sosiopreneur. Buku ini sejalan dengan pemikiran besar ..

Dalam buku ini membahas tentang undang-undang dalam perkara hukum pidana serta hukum acara pidana. Yang didalamnya terdapat pasal-pasal menyangkut pidana maupun acara pidana. Membahas mengenai batas berlakunya aturan pidanan dalam perundang-undangan hinggapengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusa..